Bentrokan di Papua: Versi Militer dan Sipil Berlainan, Isu Korban Sipil Kembali Mencuat

READ ALSO

Konflik antara aparat dan kelompok separatis di Kabupaten Intan Jaya menyoroti persoalan keamanan, hak asasi dan pembangunan wilayah terdepan.

Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah — Sebuah operasi militer yang dilakukan di Desa Soanggama dalam Kabupaten Intan Jaya beberapa hari lalu telah memicu kontroversi, setelah pihak militer mengklaim berhasil melumpuhkan 14 anggota kelompok separatis bersenjata, sedangkan pihak sipil dan kelompok aktivis hak asasi menuding bahwa korban termasuk banyak warga sipil. 

Menurut pernyataan resmi Tentara Nasional Indonesia (TNI), operasi tersebut berlangsung karena kelompok bersenjata tengah menguasai desa dan melakukan ancaman terhadap warga. TNI menyatakan bahwa pihaknya berhasil merebut wilayah tersebut, menyita senjata dan tidak melakukan pelanggaran HAM. 

Namun di pihak lain, pemimpin eksil di Papua, Benny Wenda, mengklaim bahwa 15 warga sipil dan 4 militan tewas dalam operasi tersebut, dengan tuduhan pelanggaran termasuk penyiksaan dan pemerkosaan. Ia menyerukan akses internasional untuk investigasi. 

Aktivis dari Amnesty International Indonesia, yang dipimpin oleh Usman Hamid, menyatakan bahwa data awal menunjukkan mayoritas korban adalah warga sipil dan bahwa verifikasi independen sulit dilakukan karena akses ke wilayah tersebut sangat terbatas. 

Secara historis, wilayah Papua telah lama menjadi lokasi ketegangan antara pembangunan ekonomi, kehadiran militer, tuntutan otonomi dan hak politik masyarakat Papua. Operasi militer semacam ini sering memunculkan kritik karena rentan terhadap pelanggaran HAM dan pengabaian dialog soal keadilan sosial.

Dampak lokal dan politik:

• Karena narasi korban sipil perangkat militer terus muncul, kepercayaan masyarakat terhadap aparat bisa semakin terkikis — yang justru bisa memperkuat sikap separatis dan ketidakpatuhan terhadap otoritas pusat.

• Pemerintah daerah dan pusat memiliki tantangan besar: bagaimana memadukan keamanan dengan pembangunan yang inklusif dan menghormati hak asasi. Bila tidak, konflik bisa terus berulang dan lambat-laun memperlebar jarak antara Papua dan pusat.

• Dari perspektif politik nasional, isu Papua tetap menjadi “biang kerok” dalam narasi demokrasi serta HAM Indonesia: jika penanganannya buruk, bisa menjadi bahan kritik dari domestik maupun internasional.

Bentrokan di Intan Jaya adalah salah satu contoh bahwa tantangan di wilayah terluar Indonesia masih kompleks—tak sekadar soal keamanan, tetapi soal kehadiran negara yang adil, dialog politik yang terbuka, serta pembangunan yang tidak meninggalkan masyarakat lokal. Pemerintah harus menunjukkan langkah konkret yang tidak hanya memakai kekuatan, tetapi juga inklusi dan akuntabilitas agar konflik tidak terus berulang.

Admin
- Oktober 20, 2025

Read other related articles

Also read other articles