Program bantuan sosial ambisius gagal capai target karena infrastruktur, menimbulkan kritik bahwa pelaksanaannya tidak matang.
Jakarta — Pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi sorotan tajam setelah terungkap bahwa program makan gratis sekolah yang diluncurkan sejak Januari 2025 tidak akan mencapai target yang ditetapkan. Menurut laporan, program yang awalnya menargetkan 83 juta anak sebagai penerima kini baru diperkirakan akan menjangkau sekitar 70 juta anak hingga akhir tahun — atau sekitar 15 % di bawah target.
Penyebab utama yang disebut oleh Badan Pangan dan Gizi Nasional adalah keterlambatan pembangunan dapur dan fasilitas pendukung di banyak daerah, terutama wilayah terpencil seperti provinsi Papua. Hingga pertengahan Oktober, terdapat 11.000 dapur yang sudah mulai beroperasi—melayani 35,4 juta perempuan dan anak—namun jauh dari kebutuhan nasional.
Selain itu, muncul laporan mengenai kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 6.000 hingga 11.000 anak dan wanita, tergantung data sumbernya. Masalah ini menimbulkan tekanan publik terhadap pemerintah karena dianggap meremehkan aspek keamanan pangan dalam program sosial skala besar.
Dari sisi politik, kegagalan sebagian program ini membuka ruang kritik terhadap efektivitas manajemen pemerintahan. Pengamat politik seperti Wasisto Raharjo Jati mengemukakan bahwa: “Ketika janji program meleset, kepercayaan publik tergerus—ini bukan hanya soal teknis, tetapi soal apakah pemerintah benar-benar hadir di lapangan.” (kutipan adaptasi)
Pemerintah menanggapi dengan menyatakan bahwa penundaan “masih dalam toleransi pelaksanaan” dan bahwa anggaran program akan diperkuat di 2026 agar target bisa tercapai. Namun hal ini belum cukup meredam kekhawatiran warga dan aktivis yang menilai bahwa prioritas infrastruktur dasar (dapur, logistik) seharusnya sudah mapan sebelum janji program diumumkan ke publik.
Implikasi politik:
-
Gagalnya pencapaian program dapat menjadi bahan serangan dari partai oposisi dalam kampanye menjelang pemilu.
-
Bagi pemerintahan Prabowo, ini menjadi tantangan komunikasi: bagaimana menjaga kredibilitas ketika capaian tidak sesuai janji.
-
Tekanan untuk memperkuat pengawasan, transparansi dan akuntabilitas program sosial akan meningkat—massa pemilih muda dan daerah terpencil mungkin semakin vokal.
Program makan gratis adalah salah satu flagship kebijakan pemerintahan saat ini. Namun terhambatnya pelaksanaan dan munculnya masalah keamanan pangan menunjukkan bahwa ambisi besar harus diimbangi kesiapan riil di lapangan. Bagi pemerintahan Prabowo, ini saatnya untuk memperbaiki aspek teknis sekaligus membuktikan bahwa janji programnya bukan hanya gimmick politik
FOLLOW THE NugoMedia AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow NugoMedia on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram